Aliansi Masyarakat Minta Propam Audit Penanganan Kasus Mobil Rental di Bubutan

Aliansi Masyarakat Minta Propam Audit Penanganan Kasus Mobil Rental di Bubutan
Dok: ilustrasi

Proses penanganan perkara dugaan penggelapan satu unit mobil rental di wilayah hukum Polsek Bubutan, Surabaya, menuai perhatian dari pihak korban dan sejumlah elemen masyarakat. Sorotan tersebut muncul terkait kejelasan status hukum terduga pelaku serta transparansi perkembangan penyidikan.

Polemik bermula dari informasi mengenai dilepaskannya terduga pelaku berinisial M oleh pihak penyidik, sementara proses kesepakatan perdamaian antara pihak-pihak terkait disebut belum sepenuhnya rampung. Kondisi ini memicu pertanyaan dari pihak korban mengenai kepastian hukum atas laporan yang telah dilayangkan.

Kuasa hukum korban, Lutfi, meminta penyidik memberikan penjelasan secara terbuka terkait kronologi dan konstruksi hukum dalam perkara tersebut. Ia secara khusus menyoroti peran seorang pihak bernama Bima yang disebut terlibat dalam proses serah terima unit kendaraan Toyota Avanza yang menjadi objek perkara.

“Kami berharap penyidik dapat menjelaskan secara terang bagaimana konstruksi perkara ini berjalan, termasuk mendalami peran pihak yang melakukan serah terima kendaraan. Transparansi sangat dibutuhkan agar penanganan hukum menyentuh seluruh pihak yang berkaitan secara proporsional,” ujar Lutfi dalam keterangannya.

Selain mengenai status terduga pelaku M, pihak korban juga mengharapkan kejelasan terkait perkembangan dua laporan polisi yang berkaitan dengan kasus ini, serta dasar pertimbangan prosedur yang diambil oleh penyidik dalam menangani perkara tersebut.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Aliansi Lintas Indonesia, Abdul Malik Aziz, menyatakan pihaknya berencana melaporkan persoalan tersebut ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Timur guna meminta audit dan pemeriksaan prosedur penyidikan.

Malik juga berharap Kapolrestabes Surabaya turut memberikan atensi terhadap evaluasi kinerja di tingkat Polsek demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

“Apabila seluruh tahapan penyidikan telah berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP), tentu pihak Polsek Bubutan dapat menyampaikan klarifikasi secara terbuka berdasarkan fakta hukum. Sebaliknya, jika ditemukan adanya kekeliruan prosedural, kami berharap ada evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Malik.

Hingga berita ini diturunkan, pihak korban dan Aliansi Lintas Indonesia menyatakan akan terus mengawal proses hukum tersebut agar berjalan transparan dan akuntabel. Sementara itu, redaksi masih berupaya menghubungi pihak Polsek Bubutan Surabaya untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi resmi terkait duduk perkara serta perkembangan penyidikan kasus ini.

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!

Tinggalkan Komentar

Membalas:
Jawab pertanyaan di atas untuk mencegah spam