Aliansi Madura Indonesia (AMI) berencana menggelar aksi penyampaian aspirasi di Kota Surabaya pada 23 hingga 27 November 2026. Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong Pemerintah Kota Surabaya beserta instansi terkait melakukan pemeriksaan dan pengawasan ketat terhadap dugaan ketidaksesuaian pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis.
Berdasarkan keterangan yang diterima, rangkaian kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB dengan titik kumpul awal di Kantor DPP Aliansi Madura Indonesia. Adapun rute penyampaian aspirasi meliputi Balai Kota Surabaya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan Kota Surabaya, serta sejumlah pusat perbelanjaan di wilayah setempat.
Pihak AMI menilai isu pengelolaan limbah medis perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut aspek kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Limbah kategori B3 medis memiliki standar penanganan khusus dan tidak diperbolehkan bercampur dengan sampah domestik atau tempat pembuangan umum.
Dalam agenda tersebut, AMI menyampaikan enam poin aspirasi utama kepada pemerintah daerah dan pihak terkait:
1. Meminta Wali Kota Surabaya melakukan pemeriksaan serta mengevaluasi perizinan tempat usaha apabila ditemukan pelanggaran dalam prosedur pengelolaan limbah B3 medis.
2. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya melaksanakan inspeksi dan penelusuran menyeluruh terkait dugaan pembuangan limbah medis ke fasilitas sampah umum.
3. Meminta Dinas Kesehatan Kota Surabaya melakukan kajian dan pemeriksaan mengenai potensi dampak kesehatan bagi warga yang bermukim di sekitar kawasan pusat perbelanjaan terkait.
4. Mendorong manajemen pusat perbelanjaan memberikan penjelasan terbuka mengenai alur pemilahan, penampungan, hingga pembuangan limbah medis di lingkungan operasionalnya.
5. Meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti sesuai prosedur apabila ditemukan bukti pelanggaran regulasi pengelolaan lingkungan hidup.
6. Mendorong penerapan sanksi administratif maupun hukum sesuai peraturan perundang-undangan bagi pihak pengelola maupun penyewa (tenant) apabila terbukti lalai dalam mengelola limbah B3 medis.
Perwakilan Aliansi Madura Indonesia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat untuk mendorong transparansi dan perlindungan lingkungan di Kota Surabaya.
"Kami tidak ingin persoalan limbah B3 medis ini dianggap sebagai persoalan biasa. Keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas. Apabila ditemukan pelanggaran, kami mendorong agar pihak-pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar perwakilan AMI dalam keterangannya.
Melalui penyampaian aspirasi ini, AMI berharap instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dapat segera melakukan langkah verifikasi lapangan secara transparan dan profesional demi menjamin keamanan lingkungan bagi masyarakat luas. (Badri)
Komentar (0)
Tinggalkan Komentar