Polri Ungkap 207 Kasus Penyaluran Pekerja Ilegal dan Selamatkan 510 Korban dalam Sepekan

Polri Ungkap 207 Kasus Penyaluran Pekerja Ilegal dan Selamatkan 510 Korban dalam Sepekan
Dok: Mabes Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat capaian signifikan dalam upaya perlindungan masyarakat dan pencegahan penyaluran tenaga kerja ilegal. Melalui Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri bersama jajaran kewilayahan, aparat menangani 207 laporan polisi terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13–19 November 2026.

Dari rangkaian operasi terpadu di seluruh Indonesia tersebut, kepolisian menetapkan 238 tersangka dan berhasil menyelamatkan 510 warga yang menjadi korban.

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago menyampaikan bahwa operasi ini merupakan bagian dari program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam memperkuat penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan kemanusiaan.

"Penanganan TPPO merupakan program prioritas Bapak Kapolri yang dilaksanakan secara humanis. Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan penegakan hukum berjalan berkelanjutan sehingga mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam beraktivitas," ujar Erdi di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Rincian Korban dan Modus Penyaluran Ilegal

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah merinci bahwa dari 510 korban yang dievakuasi, sebanyak 448 orang merupakan kelompok dewasa dan 62 orang lainnya tergolong usia anak. Secara demografis, komposisi korban terdiri atas 50 persen perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak.

"Setiap langkah penindakan dilaksanakan secara selektif dan terukur berdasarkan hasil penyidikan, dengan mengutamakan keselamatan petugas serta pelindungan saksi dan korban," kata Nurul.

Dalam pengungkapan jaringan ini, para tersangka diketahui memiliki peran berlapis, mulai dari perekrut di daerah asal, penyedia penampungan sementara, penyalur, pemberangkat, hingga pihak pemodal. Penyidik masih menelusuri aliran dana untuk menjerat pengendali utama jaringan tersebut.

Berdasarkan pemetaan kasus selama KRYD, modus operandi paling dominan adalah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural sebesar 42 persen, diikuti praktik eksploitasi dan pelanggaran hak pekerja sebesar 38 persen. Selain itu, ditemukan pula kasus penempatan pekerja rumah tangga tanpa prosedur resmi, perekrutan Anak Buah Kapal (ABK), hingga penawaran pekerjaan berisiko tinggi di luar negeri.

Terkait informasi perekrutan warga negara Indonesia untuk bekerja di zona konflik luar negeri, Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang mengonfirmasi bahwa kasus yang tengah ditangani berkaitan dengan keberangkatan ke Rusia. Para korban berasal dari Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara. Sementara informasi mengenai tujuan negara lain masih dalam tahap verifikasi dan pendalaman data oleh penyidik.

Pemulihan Korban dan Pencegahan Melalui Edukasi

Penanganan kasus tidak berhenti pada proses penegakan hukum. Polri bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian P2MI/BP2MI, Dinas Sosial, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) telah memulangkan 84 korban ke daerah asalnya selama periode tersebut.

Para korban mendapatkan fasilitas penampungan aman, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi anak, serta pelatihan pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa.

"Penanganan TPPO harus dilanjutkan dengan pemulangan, pendampingan, dan reintegrasi sosial agar para korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman, mandiri, dan bermartabat," jelas Nurul.

Di sisi pencegahan, Polri menggencarkan program literasi bertajuk Rise and Speak. Sebanyak 279 kegiatan sosialisasi telah digelar dan menjangkau 47.550 peserta, dengan fokus pada pencari kerja, perempuan, dan warga di wilayah kantong pekerja migran.

Perkembangan Perkara Berjalan

Dalam kesempatan yang sama, Brigjen Pol. Nurul Azizah turut memberikan pembaruan mengenai dua perkara yang menjadi perhatian publik:

Pencarian DPO Internasional: Polri melalui Dittipid PPA-PPO terus berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri dan Interpol pasca-penerbitan Red Notice untuk melacak keberadaan buronan berinisial Almisri.

Proses Hukum di NTT: Terkait perkara yang melibatkan pejabat daerah di Kabupaten Kupang, penanganan tetap berjalan profesional di Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan asistensi penuh dari Bareskrim Polri. Polri memastikan kabar mengenai penyelesaian damai di luar jalur hukum adalah tidak benar.

Imbauan bagi Calon Pencari Kerja

Menutup keterangannya, Polri mengingatkan masyarakat agar lebih selektif menyikapi tawaran kerja, baik di dalam maupun luar negeri. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa legalitas perusahaan penyalur tenaga kerja melalui kanal resmi pemerintah, memastikan kelengkapan dokumen keimigrasian, serta tidak menyerahkan dokumen identitas asli atau paspor kepada pihak yang tidak berwenang.

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!

Tinggalkan Komentar

Membalas:
Jawab pertanyaan di atas untuk mencegah spam