Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bersama jajaran Polres mengungkap 21 kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan menetapkan 29 tersangka dalam pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).
Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menyampaikan informasi tersebut dalam konferensi pers pada Jumat (20/11/2026). Menurutnya, pengungkapan ini merupakan bagian dari langkah penegakan hukum sekaligus upaya pencegahan terhadap praktik perekrutan calon pekerja migran Indonesia (PMI) secara tidak sesuai prosedur.
Direktur Reserse PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum merinci bahwa dari total 21 perkara, Direktorat Reserse PPA/PPO Polda Jatim menangani delapan kasus dengan 14 tersangka. Sementara itu, jajaran Polres menangani 13 kasus dengan 15 tersangka.
"Pengungkapan ini merupakan wujud nyata komitmen dan sinergitas Polda Jawa Timur bersama instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang," kata Kombes Pol Ganis.
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, para tersangka diduga menawarkan peluang kerja di luar negeri dengan janji penghasilan besar melalui media sosial, kemudian menarik sejumlah dana dengan alasan biaya administrasi, dokumen, dan keberangkatan.
Salah satu perkara yang disorot adalah dugaan pemberangkatan calon PMI nonprosedural ke Armenia yang melibatkan 15 warga asal Lamongan. Para korban disebut dijanjikan upah Rp15 juta per bulan dengan pungutan biaya keberangkatan hingga Rp75 juta.
Kepolisian juga menangani dugaan perekrutan tenaga kerja ke Jepang lewat media sosial dengan tarif antara Rp40 juta hingga Rp75 juta per orang. Selain itu, terdapat pengungkapan dugaan penempatan PMI nonprosedural sebagai asisten rumah tangga ke Singapura dan sejumlah negara di Timur Tengah.
Di sisi lain, Polda Jatim turut mendalami dugaan TPPO terkait perekrutan dua warga negara Indonesia yang ditawarkan bekerja sebagai tentara di Rusia dengan janji bayaran Rp54 juta per bulan. Melalui kerja sama dengan Lanudal Juanda dan pihak Imigrasi, keberangkatan keduanya berhasil dicegah di Bandara Juanda, sementara penyidik masih melanjutkan pendalaman kasus.
Dalam proses hukum, penyidik menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai fakta dan konstruksi perkara masing-masing.
Kombes Pol Ganis mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran kerja ke luar negeri berpenghasilan tinggi dan selalu memeriksa legalitas penyalur resmi. Warga yang mengetahui indikasi perekrutan nonprosedural dapat melaporkannya melalui layanan darurat 110 atau menghubungi instansi terkait.
Komentar (0)
Tinggalkan Komentar