Kelompok Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (KEMAKI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, Kamis (19/11/2026). Dalam aksinya, massa mendesak jajaran Polda Jatim untuk segera memberikan keterbukaan informasi terkait perkembangan penyidikan dugaan penyimpangan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Petrogas Jatim Utama (PT PJU) di Kabupaten Banyuwangi.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi KEMAKI, Atok, menyatakan bahwa kedatangan pihaknya bertujuan meminta kepastian hukum atas penanganan perkara proyek pavingisasi yang bersumber dari dana CSR Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.
"Kedatangan kami jelas dan sederhana, mempertanyakan proses perkembangan kasus CSR PT PJU di Banyuwangi yang informasinya sudah masuk tahap penyidikan. Jangan sampai kasus ini mandek atau hilang," ujar Atok saat ditemui di sela-sela aksi.
Berdasarkan catatan kronologi yang disampaikan pihak KEMAKI, laporan dugaan penyimpangan proyek CSR tersebut pertama kali diadukan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi pada 1 Desember 2025. Desakan pengusutan terus berlanjut melalui aksi massa pada 5 Januari 2026, hingga akhirnya dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI pada 10 Februari 2026.
Perkara tersebut kemudian diketahui diambil alih oleh Polda Jatim dengan informasi terbitnya surat perintah penyidikan pada 4 Mei 2026. Namun, hingga kini pihak massa aksi menilai belum ada penjelasan resmi kepada publik mengenai rincian objek perkara maupun bentuk koordinasi dengan Kejari Banyuwangi.
"KEMAKI secara kelembagaan menilai, ketidakjelasan ini berpotensi memengaruhi akuntabilitas dan profesionalitas penegak hukum. Kami berharap tidak ada intervensi atau politisasi hukum dalam perkara ini," tegas Atok.
Dalam tuntutannya, KEMAKI meminta penyidik Polda Jatim mendalami peran dan kewenangan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pengelolaan proyek tersebut, di antaranya berinisial AF selaku Komisaris Utama PT PJU, YS selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT PJU, serta S selaku Pimpinan CV Karya Abadi. Pihaknya juga mendorong pemeriksaan terhadap jajaran direksi, komisaris, unit CSR, dan bagian keuangan PT PJU sesuai dengan relevansi alat bukti.
"Bapak Kapolda diharapkan dapat membuktikan komitmennya bahwa Polda Jatim berani mengusut tuntas kasus-kasus besar di Jawa Timur secara transparan, tidak hanya berfokus pada perkara kecil," tambah Atok.
Soroti Penempatan Dana Deposito
Selain persoalan proyek CSR di Banyuwangi, KEMAKI turut menyoroti penempatan dana deposito senilai Rp58 miliar di Bank UMKM Jatim. Dana tersebut diduga berkaitan dengan dana mengendap dalam kerja sama bisnis antara PT PJU dan Trimitra Bayani (TMB), termasuk kaitannya dengan skema likuiditas senilai sekitar Rp20 miliar.
KEMAKI mendesak pihak kepolisian untuk menelusuri asal-usul dana tersebut, pihak pemberi persetujuan, serta mendalami ada atau tidaknya unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan turut memintai keterangan dari direksi dan divisi keuangan Bank UMKM Jatim.
Di akhir aksinya, Atok menegaskan bahwa KEMAKI akan terus mengawal proses hukum ini secara berkala hingga ada kejelasan status penanganan perkara dari pihak kepolisian.
"Kami akan terus melakukan aksi lanjutan sampai Polda Jatim memperjelas status hukum kasus dugaan korupsi CSR PT PJU di Banyuwangi. Harapannya, ke depan BUMD betul-betul dikelola dan diproyeksikan untuk kepentingan masyarakat luas," pungkas Atok.
Hingga berita ini diturunkan, pihak redaksi masih berupaya menghubungi manajemen PT Petrogas Jatim Utama, Bank UMKM Jatim, serta Bidang Humas Polda Jatim guna mendapatkan konfirmasi dan hak jawab resmi terkait tuntutan yang disampaikan massa Aksi
Komentar (0)
Tinggalkan Komentar