Kasus Penggelapan Kendaraan Belum Ada Kejelasan, Direktur PH Desak Polsek Kenjeran Bertindak Tegas

Kasus Penggelapan Kendaraan Belum Ada Kejelasan, Direktur PH Desak Polsek Kenjeran Bertindak Tegas
Ilustrasi AI

Penanganan kasus dugaan penggelapan atau penipuan kendaraan yang telah dilaporkan ke Polsek Kenjeran hingga kini masih belum menunjukkan perkembangan signifikan. Pihak korban bersama elemen masyarakat mendesak aparat kepolisian agar segera mengusut tuntas perkara tersebut secara transparan.

Berdasarkan keterangan pihak korban, orang tua terduga pelaku sempat berupaya menawarkan ganti rugi atas kendaraan yang dikabarkan telah dijual. Namun, tawaran tersebut ditolak secara tegas oleh pihak keluarga korban yang menuntut agar proses hukum tetap berjalan.

Di sisi lain, korban juga mengungkapkan kekhawatiran terkait potensi keterlibatan pihak keluarga dalam menyembunyikan keberadaan terduga pelaku. Keluarga korban mengingatkan agar tidak ada pihak yang berupaya melindungi pelaku dari proses hukum yang berlaku.

Menanggapi penanganan perkara ini, Direktur Publik Hukum (PH), Faris A. Pratama, mendesak jajaran Polsek Kenjeran, Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, untuk segera menindaklanjuti laporan yang telah dilayangkan oleh korban.

Faris berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional, objektif, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

"Kami berharap laporan korban dapat segera ditindaklanjuti. Jika dalam proses penyelidikan ditemukan adanya unsur pidana, tentu perkara tersebut harus diproses sesuai ketentuan hukum," tegas Faris. (05/11/2026)

Selain itu, Direktur PH juga mendorong pihak kepolisian untuk segera menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) apabila terduga pelaku terbukti mangkir dari panggilan pemeriksaan, demi mempercepat proses penangkapan.

Analisis Hukum Delik Pidana dan Potensi Obstruction of Justice

Ditinjau dari kacamata hukum pidana, peristiwa penguasaan dan pemindahanganan barang milik orang lain tanpa hak ini berpotensi memenuhi unsur pidana dasar sebagai berikut:

Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP / Pasal 486 UU 1/2023):

Unsur utama pasal penggelapan terpenuhi apabila barang milik orang lain yang berada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan, secara melawan hukum dimiliki atau dijual kepada pihak ketiga.

Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP / Pasal 492 UU 1/2023):

Jika sejak awal penguasaan kendaraan didasari oleh tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau nama palsu untuk menggerakkan korban menyerahkan barangnya, maka peristiwa ini masuk dalam ranah penipuan.

Potensi Tindak Pidana Perintangan Proses Hukum (Pasal 221 KUHP):

Dugaan penyembunyian terduga pelaku oleh pihak keluarga dapat disorot menggunakan Pasal 221 ayat (1) KUHP mengenai perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau menghalangi penyidikan. Meskipun terdapat asas ketidakpidanaan bagi keluarga sedarah dalam ayat (2) untuk kondisi tertentu, tindakan aktif membantu menjual atau menyembunyikan hasil kejahatan tetap berpotensi menyeret pihak lain sebagai penadah (Pasal 480 KUHP) atau turut serta (medeplegen).

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak lain yang bersangkutan sebagai bentuk implementasi prinsip kode etik jurnalistik serta Undang-Undang Pers.


-): oleh Bahry

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!

Tinggalkan Komentar

Membalas:
Jawab pertanyaan di atas untuk mencegah spam