Polrestabes Surabaya bersama instansi terkait menggelar konferensi pers guna menyampaikan perkembangan penanganan perkara yang melibatkan anak di bawah umur. Berdasarkan hasil penelitian sosial serta koordinasi lintas lembaga, diputuskan bahwa anak yang bersangkutan akan mengikuti program pembinaan khusus demi mendukung tumbuh kembang dan masa depannya.
Konferensi pers tersebut dipimpin oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol. Dr. Luthfie Sulistiawan, S.I.K., M.H., M.Si., dengan dihadiri oleh perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Surabaya, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya, Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA), pekerja sosial, serta jajaran Satres PPA.
Mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
Dalam keterangannya, pihak kepolisian menjelaskan bahwa proses penanganan perkara telah berjalan secara bertahap sejak laporan diterima. Mengingat usia anak yang belum genap 12 tahun, penanganan perkara ini berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Sebagai bagian dari prosedur, penelitian sosial telah dilakukan secara komprehensif oleh pekerja sosial profesional sejak akhir September 2026. Penelitian ini mencakup peninjauan kondisi keluarga, lingkungan sosial, serta aspek psikologis anak. Hasil penelitian tersebut kemudian menjadi salah satu dasar utama dalam rapat pengambilan keputusan bersama antara penyidik, Bapas, dan pekerja sosial.
Program Pembinaan di Rumah Perubahan Selama Enam Bulan
Berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi lintas instansi yang melibatkan pihak keluarga dan penasihat hukum, diputuskan bahwa anak yang bersangkutan akan menjalani program pembinaan di Rumah Perubahan di bawah naungan Pemerintah Kota Surabaya.
Program pembinaan ini direncanakan berlangsung selama kurang lebih enam bulan dengan fokus pada aspek:
Pendidikan akademik dan keberlangsungan sekolah.
Pembinaan spiritual serta kerohanian.
Layanan konseling berkala dan pemantauan kesehatan.
Perwakilan DPPPA Surabaya, Winda, menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut. Pihaknya akan melakukan evaluasi secara bertahap untuk memantau perkembangan mental, spiritual, dan sosial anak selama masa pembinaan.
Komitmen Pemenuhan Hak dan Kepentingan Terbaik bagi Anak
Perwakilan Bapas Kelas I Surabaya, Yahya, menegaskan bahwa seluruh proses penanganan tetap berlandaskan pada asas kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child), tanpa mengesampingkan keadilan bagi semua pihak. Pendampingan psikologis serta akses pendidikan akan terus dikoordinasikan agar masa depan anak tetap terarah.
Pihak kepolisian dan instansi terkait berharap penanganan terpadu ini dapat menjadi pembelajaran bersama bagi masyarakat, orang tua, serta lingkungan sekitar untuk meningkatkan kepedulian, pengawasan, serta perlindungan terhadap anak-anak agar terhindar dari berbagai bentuk kekerasan maupun perundungan.
Komentar (0)
Tinggalkan Komentar