Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jawa Timur (APMP Jatim) kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid VI di dua lokasi di Surabaya, yakni Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) dan Gedung Negara Grahadi, pada Senin (9/11/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan agar aparat penegak hukum dan lembaga legislatif menindaklanjuti sejumlah dugaan persoalan tata kelola keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Bank Jatim secara transparan.
Kawal Penyelidikan Kejati Jatim
Di depan Kantor Pusat Bank Jatim dan Gedung Negara Grahadi, APMP Jatim menyatakan tengah mengawal perkembangan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur Nomor: Print-882/F.2.12/Fd.2/09/2026 tertanggal 23 September 2026. Penyelidikan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kredit Bank Jatim senilai Rp596 miliar serta dugaan kredit fiktif di Cabang Jakarta senilai Rp569 miliar.
Direktur APMP Jatim, Acek Kusuma, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengirimkan Surat Permohonan Resmi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) bernomor 41/APMP.J/P.SP2HP/XI/2026 kepada Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim. Surat tersebut turut ditembuskan kepada Jaksa Agung RI, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAM Was), serta Komisi Kejaksaan RI di Jakarta.
"Sprinlidik sudah terbit sejak September 2026. Kami meminta transparansi melalui penerbitan SP2HP resmi. Apabila penanganan perkara di Kejati Jatim dinilai berjalan lambat, kami berencana menyampaikan aspirasi langsung ke Kantor Kejaksaan Agung RI di Jakarta," ujar Acek Kusuma dalam orasinya.
Dorong Pembentukan Pansus Hak Angket DPRD Jatim
Selain menyoroti proses hukum, APMP Jatim juga menyampaikan aspirasi kepada pihak legislatif. Organisasi tersebut menyatakan telah mengirimkan surat resmi kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur untuk mendorong pembahasan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terkait tata kelola Bank Jatim melalui Sidang Paripurna.
Menurut Acek, pembentukan Pansus Angket dinilai penting untuk mengevaluasi fungsi pengawasan internal maupun potensi benturan kepentingan di tubuh BUMD tersebut, termasuk meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang menjabat dalam struktur pengawasan dan pemegang saham pengendali pada periode terkait, seperti mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono selaku anggota Dewan Komisaris.
"Bank Jatim merupakan BUMD yang mengelola kas daerah. Ketika muncul dugaan persoalan kredit senilai ratusan miliar rupiah, DPRD diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal melalui mekanisme Hak Angket," kata Acek.
Laporkan Temuan LHP BPK ke Polda Jatim
Dalam kesempatan yang sama, APMP Jatim memaparkan bahwa mereka telah melayangkan Pengaduan Masyarakat (Dumas) resmi kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim melalui surat bernomor 42/APMP.J/Dumas/XI/2026.
Menurut keterangan APMP Jatim, laporan tersebut merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2025. Beberapa poin temuan audit yang disorot oleh massa aksi meliputi:
KONI Jatim: Dugaan penggunaan dana hibah tahun 2025 untuk membiayai kegiatan lintas tahun 2026 senilai Rp5,45 miliar, kelebihan pembayaran uang harian, serta tunggakan PPN rekanan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim: Dugaan kelebihan pembayaran pada 25 paket pekerjaan proyek Bantuan Keuangan Desa di delapan kabupaten senilai Rp3,03 miliar akibat kekurangan volume pekerjaan fisik.
Dinas Pendidikan Jatim: Dugaan ketidaksesuaian SPJ SIPLah Belanja BOSP/BPOPP, jasa konsultansi program SMA Double Track dengan ITS senilai Rp10,39 miliar, serta dugaan selisih bukti ongkos kirim pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah Swasta senilai Rp1,05 miliar.
Sekretariat DPRD Jatim: Dugaan ketidakefisienan pada belanja sewa komputer dan laptop senilai Rp849,37 juta, ketidaksesuaian spesifikasi, serta empat unit komputer sewa senilai Rp75,74 juta yang dilaporkan tidak ditemukan keberadaannya.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim: Dugaan ketidaksesuaian pos anggaran pada pengadaan kendaraan roda tiga, 89 unit kendaraan yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta 20 unit kendaraan hibah ke pondok pesantren yang belum dilengkapi dokumen STNK dan BPKB.
Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Jatim: Catatan mengenai 14 lembaga penerima hibah dengan total nilai Rp11,55 miliar yang dilaporkan belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
Menutup rangkaian aksinya, APMP Jatim meminta instansi penegak hukum, mulai dari Kejati Jatim, Polda Jatim, KPK, hingga Kejaksaan Agung, untuk mengusut tuntas setiap laporan sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila ditemukan bukti pelanggaran. Pihaknya menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut hingga ada kejelasan proses hukum maupun tindak lanjut dari DPRD Jawa Timur.
(Catatan Redaksi: Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur, manajemen Bank Jatim, DPRD Jatim, serta aparat penegak hukum terkait masih diupayakan konfirmasinya untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi atas tuntutan yang disampaikan massa aksi).
Komentar (0)
Tinggalkan Komentar