Dugaan ketidaksesuaian nomor mesin pada empat unit kendaraan operasional milik PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) saat pengujian kendaraan bermotor di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Tandes, Surabaya, menuai sorotan dari Aliansi Madura Indonesia (AMI).
Temuan tersebut mendorong AMI meminta aparat penegak hukum (APH) serta instansi terkait untuk melakukan penelusuran secara menyeluruh guna memastikan keabsahan dokumen dan fisik kendaraan.
Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, SE., SH., menyatakan bahwa persoalan ini tidak boleh diabaikan sebagai masalah administratif belaka sebelum ada pemeriksaan fisik dan dokumen secara transparan.
"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan ketidaksesuaian nomor mesin pada empat kendaraan tersebut. Jangan hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen di atas kertas. Periksa fisik kendaraan, telusuri proses pengujiannya, dan ungkap siapa pun yang bertanggung jawab. Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu," tegas Baihaki.
Desak Penyelidikan Menyeluruh dan Penegakan Hukum
AMI menilai penyidik perlu mencocokkan fisik nomor mesin keempat kendaraan dengan dokumen resmi, sekaligus meneliti riwayat serta catatan pengujian yang tersimpan di UPTD PKB Tandes.
Lebih lanjut, AMI menegaskan bahwa jika penelusuran menemukan bukti keterlibatan atau ketahuannya jajaran manajemen—termasuk pimpinan tertinggi perusahaan—proses hukum harus ditegakkan sesuai aturan yang berlaku tanpa memperhitungkan latar belakang maupun besarnya perusahaan.
Selain pihak pemilik kendaraan, sorotan juga tertuju pada mekanisme pengujian di UPTD PKB Tandes di bawah naungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya. Publik dinilai berhak mendapatkan penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan fisik kendaraan yang dijalankan oleh petugas di lapangan.
AMI mendesak agar petugas yang menangani uji Kir kendaraan terkait turut dimintai keterangan untuk mengidentifikasi apakah terdapat unsur kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam proses pengujian tersebut.
Pentingnya Klarifikasi dan Prinsip Praduga Tak Bersalah
Meskipun mendesak pengusutan transparan, AMI menekankan pentingnya mengedepankan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Dugaan manipulasi maupun pelanggaran teknis tidak dapat disimpulkan sebagai tindak pidana sebelum adanya hasil pemeriksaan resmi dari pihak berwenang.
Oleh karena itu, AMI mendorong manajemen PT SPIL dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk memberikan klarifikasi resmi kepada publik terkait status kendaraan serta proses uji Kir yang dipersoalkan.
Langkah transparansi dan perbaikan pengawasan internal dinilai penting agar memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Komentar (0)
Tinggalkan Komentar