Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Jember, Polda Jawa Timur, berhasil membongkar kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di wilayah Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.
Dalam penindakan tersebut, aparat kepolisian mengamankan dua orang berinisial S.P.R. (40) dan A.R. (28). Keduanya diduga kuat terlibat dalam praktik pembelian berulang untuk penimbunan dan penjualan kembali BBM bersubsidi secara ilegal.
Kapolres Jember, AKBP Alaiddin, S.H., S.I.K., M.H., melalui keterangan persnya menjelaskan bahwa kasus ini terungkap berkat informasi dan penindakan di lapangan yang dilakukan di wilayah Kecamatan Silo pada Rabu (4/11/2026) lalu.
Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para pelaku melancarkan aksinya dengan menggunakan kendaraan bermotor yang tangkinya telah dimodifikasi. Selain itu, mereka juga memanfaatkan sistem barcode MyPertamina untuk memborong Pertalite bersubsidi dalam jumlah besar secara berulang di stasiun pengisian bahan bakar.
"BBM tersebut kemudian ditimbun dan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk meraup keuntungan pribadi. Praktik semacam ini tentu sangat merugikan masyarakat luas yang berhak dan membutuhkan subsidi energi dari pemerintah," ujar AKBP Alaiddin, Rabu (11/11/2026).
Barang Bukti yang Diamankan
Dalam operasi penindakan ini, penyidik kepolisian turut mengamankan sejumlah barang bukti guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, di antaranya:
Satu unit kendaraan roda empat dengan tangki modifikasi
Sejumlah jeriken berkapasitas puluhan liter
Tangkapan layar (screenshot) data barcode MyPertamina
Telepon genggam yang digunakan dalam operasional ilegal
Sejumlah uang tunai hasil transaksi penjualan
Ancaman Sanksi Hukum
Atas perbuatan melawan hukum tersebut, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Ancaman pidana penjara bagi pelaku pelanggaran ini paling lama adalah enam tahun, dengan denda maksimal mencapai Rp60 miliar.
Komitmen Kepolisian dan Imbauan Publik
Kapolres Jember menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen nyata kepolisian dalam mengawal dan mengamankan distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam mengawasi pendistribusian BBM di lingkungan sekitar masing-masing.
"Apabila masyarakat menemukan aktivitas pengisian yang tidak wajar, mencurigakan, atau indikasi penimbunan, silakan segera melapor kepada pihak kepolisian melalui layanan call center 110 yang bebas pulsa agar dapat langsung kami tindak lanjuti," pungkasnya. (Badri)
Komentar (0)
Tinggalkan Komentar