Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperketat pengawasan terhadap penataan infrastruktur perkotaan. Langkah tegas diambil terhadap keberadaan jaringan kabel penyedia layanan internet dan telekomunikasi yang dipasang tanpa perizinan resmi di atas aset fasilitas umum daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menegaskan bahwa pemeriksaan keberadaan jaringan kabel akan dilaksanakan secara berkala guna memastikan seluruh operator telekomunikasi mematuhi regulasi yang berlaku. Pihaknya mengimbau para penyedia layanan untuk melengkapi izin resmi terlebih dahulu melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya.
"Apabila pemasangan dilakukan tanpa izin, jaringan tersebut akan ditertibkan," ujar Eddy.
Pengawasan Hingga Wilayah Permukiman
Dalam skema penataan, Diskominfo bertanggung jawab melakukan identifikasi kepemilikan jaringan kabel, sementara tindakan penertiban di lapangan dijalankan secara kolaboratif bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan DSDABM Kota Surabaya.
Berdasarkan pemantauan di lapangan, temuan jaringan tanpa izin umumnya teridentifikasi di kawasan pinggiran kota dan lingkungan permukiman warga. Berbeda dengan jalan-jalan protokol yang relatif lebih tertib, area perumahan masih menjadi perhatian utama penataan.
"Biasanya kalau di jalan-jalan protokol mereka berizin. Tapi kalau sudah masuk ke pinggiran-pinggiran, kadang-kadang mereka mengabaikan itu. Termasuk di kawasan perumahan, masih banyak ditemukan," ungkapnya.
Target Ducting Bawah Tanah Mula 2027
Selain penindakan terhadap kabel liar, Pemkot Surabaya juga menyiapkan solusi jangka panjang melalui penataan jaringan utilitas bawah tanah (ducting). Metode ini memindahkan jaringan kabel udara ke saluran khusus di bawah tanah untuk menjaga estetika dan kenyamanan kota.
Penerapan ducting sejauh ini telah direalisasikan di kawasan Kota Lama Surabaya. Sesuai arahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, perluasan program penurunan kabel ke bawah tanah ini ditargetkan mulai berjalan secara bertahap pada 2027.
Koridor prioritas awal penataan ini mencakup jaringan jalan utama, mulai dari koridor Jalan Ahmad Yani hingga kawasan Pelabuhan Tanjung Perak.
Pemkot Surabaya berharap seluruh penyedia jasa telekomunikasi dapat berkoordinasi secara aktif dan mematuhi aturan perizinan guna mendukung terciptanya tata ruang kota yang rapi, aman, dan nyaman bagi seluruh warga.
Komentar (0)
Tinggalkan Komentar